Pemprov DKI Bebaskan Denda Pajak Kendaraan


Kabar gembira untuk Anda, Pemprov DKI melakukan terobosan untuk mendongkrak pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB). Yakni, menghapus denda untuk pembayaran pajak pada 25 Juni–25 Agustus 2015. Denda yang dihapus adalah keterlambatan pembayaran PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Berdasar data Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI selama 2010–2015, ada 3,4 juta kendaraan yang menunggak PKB dan BBNKB. Perinciannya, 3 juta motor dengan nominal Rp 395 miliar dan 400 ribu mobil dengan nilai Rp 500 miliar.

Imbasnya, penerimaan PKB DKI baru terealisasi Rp 2,58 triliun dari target Rp 6,65 triliun. Sementara itu, BBNKB terealisasi Rp 2,3 triliun dari target Rp 4,75 triliun. Sebagai catatan, 10 persen penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, serta moda transportasi.

’’Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempermudah warga DKI. Kami kasih kesempatan untuk bayar pajak tanpa sanksi,’’ kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak DPP DKI Andri Kunarso kemarin (26/6).

Andri mengungkapkan, kebijakan yang diambil sesuai dengan keputusan DPP No 1044 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB. Program yang berlangsung selama dua bulan itu pun disosialisasikan kepada masyarakat Jakarta di setiap kantor sistem administrasi manunggal satu atap atau samsat melalui spanduk.

’’Saya berharap masyarakat Jakarta benarbenar memanfaatkan program tersebut. Pokoknya, tinggal datang ke samsat,’’ terangnya.

Menurut Andri, keterlambatan pembayaran PKB setiap bulan dikenai denda atau bunga 2 persen dari pokok pajak terutang. Denda tersebut diakumulasi per bulan hingga pokok pajak dibayarkan. ’’Jadi, jika ada yang menunggak lima tahun, dendanya tetap hanya dikenai dua tahun atau 48 persen,’’ paparnya.

Selama program tersebut, denda 2 persen pada pajak kendaraan akan dihapuskan secara keseluruhan. Ditargetkan, 30 persen kendaraan yang menunggak itu dapat membayar pajak dengan adanya program tersebut.

Menyikapi kebijakan penghapusan denda PKB tersebut, Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso menyatakan bahwa pemprov seharusnya mengkaji lebih dahulu agar tidak melanggar UU. Kebijakan itu tidak boleh sampai dianggap sebagai pencitraan yang menabrak aturan. ’’Seharusnya, tingkatkan saja kinerja DPP untuk bisa menarik pajak tunggakan itu,’’ ungkapnya.

Menurut Santoso, tindakan pemprov terkesan memperlihatkan ketidakmampuan DPP Pajak DKI dalam menarik pajak PKB dan BBNKB. ’’Saya tidak terlalu setuju,’’ tegasnya.